PENDAHULUAN 1. Namun dari. Dasar pemikiran sistem ini adalah sebebas-bebasnya pers harus bisa bertanggungjawab kepada masyarakat tentang apa yang diaktualisasikan. 4 tahun 1967, kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang No. Kemudian, di tahun 1970 sampai 1998, pers yang berlaku adalah pers Pancasila. menjelaskan. Kondisi pers nasional tergambarkan di atas berlaku dalam masa perjuangan mempertahan kemerdekaan antara tahun 1945 – 1949 dan dalam masa pemerintahan parlementer antara tahun 1950 – 1959. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Volume 6, Nomor 1, April 2019 ISSN: 2443-3519 Rahmi; Kebebasan Pers… (78-85) 82 d) Pers melakukan kontrol sosial dan kontruktif e) Pers sebagai penyalur aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan. Ketentuan Pokok Pers agar terjaminnya pertumbuhan pers yang sehat maka diperkenalkanlah sifat pers bebas dan bertanggungjawab yang bersumber dari sistem. Istilah otoritarian diberikan Siebert dkk karena teori otoritarian pers mengidentifikasi beberapa hal terkait pers, diantaranya adalah pengaturan pers yang meliputi kapan dan dimana pers mulai berkembang dalam masyarakat. Pemerintah atau penguasa berhak untuk memberikan izin bagi media apapun dan mengendalikannya dengan cara menerbitkan izin kepada media dan membuat sensor. Sistem Pers Bebas, (3) Teori Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial, (4) Teori Sistem Pers Soviet, (5) Teori Sistem Pers Pembangunan, (6) Teori Sistem Pers Demokratis Partisipan. Kebebasan pers merupakan cermin sistem demokrasi. Sistem Pers Komunis (Rusia) Pers di negara Komunis dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah; tidak adak kepemilikan oleh perorangan atau swasta. Kita butuh waktu untuk beranjak dari sistem lama, meski ini sudah berjalan 20 tahun. Pada masa demokrasi liberal, banyak didirikan partai politik dalam rangka memperkuat sistem pemerintah parlementer. M 1021105053 Ni Md Ovsamtena Uitsi Bevugni 1021105051 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN HUBUNGAN. Sistem pers tersebut biasanya terbentuk atau diberlakukan sesuai dengan kondisi perpolitikan dan pemerintahan di suate negara. Teori ini muncul setelah adanya perubahan besar dalam pemikiran masyarakat Barat yang dikenal sebagai masa pencerahan (enlightment). Dari jumlah itu, sekitar 4,9 juta sudah mengembangkan e-commerce atau berdagang lewat online. Paper : Perbandingan Sistem Politik PERBANDINGAN SISTEM PERS DI MALAYSIA DAN INDONESIA Ni Luh Pt Rahayu Dian Sari 1221105008 Ni Gst Ayu Pt Dian Palufi Dewi 1221105039 Marcellena Nirmala C. 1. Di dalam sistem liberal, pers nggak cuma berpusat di politik pemerintah saja. Kemudian disebutkan, pers adalah salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan. Sosial dan Budaya adalah dua hal yang bersangkutan dan saling berketerkaitan dalam menjalin hubungannya. 308/HM/KOMINFO/07/2022. 40 tahun 1999 10 10 Memahami Sistem Penyiaran Indonesia pertelevisian 1. 3. Pers pada hakikatnya menjadi salah satu kontrol atas tindakan lembaga pemerintahan, baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif. Disusun Oleh: Anton Triamanda. UU No. Penguasa dalam suatu negara, maka kita bisa tahu sistem Pers yang berlaku di negara tersebut. Sistem pers nasional akhirny a menganut sistem liberal j uga, yang erat kaitannya . Pers India Britania. Safar Hasim, “Pers dan Kuasa Perkembangan Sistem Pers di Malaysia Sejak 1806”, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Sri Mohamed Hasyim, ”The Future of the newspaper industry in Malaysia in The Era of Global Media and Global Culture”, A Paper Presented at The Internasional Conference on Media and Communication at. 1. 2 a. In the theory, press freedom has responsibility to. Sistem pers tanggung jawab sosial menekankan kebebasan pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat atau kepentingan umum. Asas Trial by Press Dalam hal ini Pers tidak mempunyaikewenangan untuk mengadili seseorang yang dianggap telah melakukan pelanggaran ataupun kejahatan, karena padahakekatnya itu adalah kewenangan dari aparat penegak hukum. Dinamika Sistem Pers di Indonesia. Siaran Pers No. Pers Indonesia di era orde baru sering disebut sebagai pers pancasila. “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan. E. Pers dalam system ini merupakan alat pemerintah atau partai dan. “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,. (Jakarta:LP3ES, 2008). Karena bentuk kebebasan pers sendiri merupakan wujud kedaulatan rakyat. Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia. Apabila di masa1. Artinya, setiap pemberitaan yang dikeluarkan oleh pers harus bisa. Regional. Sementara media massa terikat oleh sistem sebuah aturan, undang-undang tertentu. juga dikekang habis-habisan. After the government ratifies law. Artinya, pers tunduk pada sistem pers, sistem pers tunduk pada sistem politik. Tulisan berikut ini membahas pengertian pers, jenis-jenis pers, fungsi pers, dan perannya. HERUTOMO Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara TEORI PERS OTORITER Perkembangan otorisme pada pertengahan abad ke-15 juga menyebabkan timbul satu konsep otoriter di kehidupan pers di dunia, berawal di Inggris, PerancisPers Siebert-Peterson-Schramm. 12. Berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pers, dewan pers dibentuk di Indonesia sebagai usaha untuk pengembangan kebebasan pers. Terdapat sistem perizinan terhadap pers (SIUPP), dan PWI yang merupakan satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia malah menjadi operator pemerintah dalam menekan pers. Kehidupan pers di negara-negara komunis (diwakili oleh sistem pers Rusia) pada umumnya merupakan cerminan sistem sosial dan politik komunis. Seperti di masa Orde Lama kita mempraktekkan campuran sistem pers otoriter dengan sistem pers liberal secara kasar, yang ditandai dengan pertarungan opini kelompok sosial-politik yang begitu. Sehingga setiap tempat tentu menganut sistem pers yang berbeda pula. Oleh karan itu, teori ini memandang perlu adanya pers dan sistem jurnalistik yang menggunakan dasar moral dan etika. Indonesia memiliki 4 sistem pers yang berbeda yaitu Pers masa revolusi, Pers masa liberal dan terpimpin, Pers Pancasila, Pers era reformasi. Kebebasan pers dan demokrasi merupakan dua sisi mata uang, tak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain, dimana sebuah sistem yang besar akan mempengaruhi sub sistem yang berada di dalamnya. dalam sepekan. Di Jepang, media memelihara hubungan pers. Sistem Pers di Indonesia Pers di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Rima Anggraeni. 2 (2013) menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru, pers dinyatakan sebagai salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan. Semua itu tergantung dari sistem politik yang dianut negara tersebut. com. Pra Kemerdekaan Pada zaman pra kemerdekaan, pers berfungsi sebagai alat perjuangan kemerdekaan. rakyatnya. Dengan demikian segala macam aspirasi masyarakatpun akan mudah dikemukakan. sistem ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl. Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia sudah beberapa kali mengalami pergantian sistem pemerintahan. informasi serta tidak melakukan plagiat (Mursito BM, 2013:23). Sistem Penyiaran Indonesia (televisi). Era Kolonial (1744 – 1900) Dunia pers di era kolonial dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron Van Imhoff. 3. Beruntung apabila. Filosofi pers atau jurnalistik modern pertama kali ditulis dalam buku berjudul “Four Theories of The Press” karangan Sibert, Peterson, dan Schramm pada tahun 1956 dan diterbitkan oleh Universitas Illinois. Sistem pers Pancasila adalah sistem pers yang digunakan di Indonesia yang merupakan salah satu dari sebelas sistem ketatanegaraan dan kehidupan pers termasuk dalam sub sistem dari sistem keenam. Pers adalah institusi sosial, sebagai lembaga kemasyarakatan – pers merupakan subsistem kema- syarakatan tempat ia berada bersama dengan sub- sistem lainnya. kebebasan berbicara, publikasi, berkumpul, demonstrasi, dan asosiasi. Para pengarang membagi pers dunia ke dalam empat kategori: otoritarian, libertarian, tanggung jawab sosial dan totalitarian Soviet. Elsa Lili. SMAN 1 PAGADEN SISTEM PERS AMERIKA SERIKAT. Sistem demokrasi identik dengan kebebasan untuk menyuarakan pendapat, termasuk kebebasan bagi. 40 tahun 1999, pasal 4 aat (1) ditegaskan, “kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya. Aburrahman Wahid, Departemen Penerangan yang ada pada masa Orde Baru dan memiliki. Dinamika Sistem Pers di Indonesia Download Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi is licensed under a Creative Commons. rasional mereka menuntun mereka menemukan apa yang baik dan apa yang buruk. keberadaan pers telah disubordinasikan ke dalam sistem lembaga komunikasi termasuk media massa cenderung diarahkan sejalan dengan kebijakan politik yang sedang berlangsung (Martono, 2014:12). ”Pers dalam arti sempit, seperti yang diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita dengan jalan kata tertulis. KOMPAS. In the theory, press freedom has responsibility to public. Sistem Pers Indonesia Catatan dan Teks Kuliah, PT. Dalam pasal 2 butir 1 dan 2 disebutkan bahwa: “ (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Memberi pelayanan kepada sistem politik dengan cara. Kebebasan pers dan kemajuan demokrasi memiliki jalinan intrinsik. 3. kebebasan berbicara, publikasi, berkumpul, demonstrasi, dan asosiasi. 24/1997 yang dipandang sebagai perpanjangan tangan rezim yang berkuasa. 00 WIB, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) mencatat sebanyak 5. Jika beroperasi dalam sistem pers libertarian maka penciptaan implikasi-implikasi tadi secara relatif cenderung sepenuhnya tergantung pada masing-masing organisasi media. Jika dalam teori pers penguasa orientasinya semata-mata pada upaya mempertahankan “status-quo”, dalam teori pers komunis Soviet orientasinya adalah perkembangan dan perubahan masyarakat (untuk menacapai tahap kehidupan komunis). Pers merupakan sebuah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainya dengan. E. Selama ini, KPI sudah melakukan kerja sama dengan berbagai negara dengan berbagai latar belakang sistem pemerintahan. 1. 25/118/DKom Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan I tahun 2023 terus terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global. CO. pers adalah unsur pengolah data, peristiwa, ide atau gabungan ketiganya menjadi sebuah keluaran atau output ke dalam sistem. pada saat itu sistem politik di Indonesia mulai menggunakan UU no. Meski Pulau Rempang batal dikosongkan pada Kamis (28/9) seperti rencana awal pemerintah, masyarakat di Kampung Pasir Panjang, Sembulang mengaku masih. Hukum Pers di India mengacu kepada kebebasan pers di India Britania atau kebebasan pers di India pra-kemerdekaan. tujuan pers juga menjadi tujuan sistem komunikasi itu sendiri. Semua itu tergantung dari sistem politik yang dianut negara tersebut. berpengaruh terhadap sistem pers diantaranya. [butuh rujukan] Secara etimologis, kata Pers (Belanda), atau Press (inggris), atau presse (prancis), berasal dari bahasa latin, perssare dari kata premere, yang berarti “Tekan” atau “Cetak”, definisi terminologisnya adalah “media massa cetak”. Bentuk isi pers Indonesia perlu mencerminkan pembangunan. Sistem politik Jepang, yaitu demokrasi parlementer dan konstitusional kerajaan, dikatakan sebagai salah satu sistem yang paling demokratis, bahkan mungkin terdemokratis, di Asia. Kekurangan Teori Pers Libertarian : Media massa pada sistem ini hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya karena tujuan sebenarnya adalah pengakumulasian modal; Terjadinya persaingan yang tidak sehat antar pers dalam. Terdapat beberapa tugas teori pers tanggung jawab sosial. 3. Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial dalam Pemberitaan TVRI Pusat | 29 “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watakBiasanya, sistem pers di Barat menggunakan sistem pers liberalisme yang juga menjadi landasan sistem sosial, politik dan pemerintahannya. Sasaran utama dari regulasi media ini adalah pers, radio dan televisi, tetapi juga dapat mencakup film, musik rekaman, telegram, satelit, penyimpanan dan teknologi distribusi ( disk, kaset, dan sebagainya), internet, ponsel, dll Regulasi media merupakan perangkat media massa yang memiliki peraturan, dimana semuanya diatur oleh Pemerintah dan. 25/07/2023, 16:56 WIB. Edisi 2 / 3 SKS / 9 Modul. Teori-teori pers yang disebutkan antara lain: 2 Janner Sinaga, 1989, Sistem Pers Pancasila : Latar Belakang, Konsepsi Dasar, Tantangan Masa Kini, dan Masa Depan serta Peranannya dalam Pembangunan Nasional, Ultimo, Jakarta. Pengertian Pers. Pada tahun 1970 sampai 1998, Pers yang berlaku adalah Pers Pancasila. 308/HM/KOMINFO/07/2022. dengan kebebasan. Pita rekaman segera digantikan oleh komputer yang dapat mempercepat proses pengelolaan naskah. PDF | On Mar 18, 2022, Zainal Abidin Achmad published Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers Indonesia | Find, read and cite all the research you need. Pada zaman inilah setiap orang berlomba-lomba menginformasikan segala sesuatu lewat media massa. f Pers adalah lembaga sosial dan merupakan. Sehingga para jurnalis dan media mempunyai otonomi penuh dalam. Tetapi doktrinnya tidak lain adalah doktrin pers otoriter. 2. Pada dasarnya teori pers liberal adalah Pers pada masa Demokrasi Terpimpin 9 Pergolakan politik yang terus terjadi selama era demokrasi liberal, menyebabkan Presiden Soekarno mengubah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Empat teori tersebut juga disebut sebagai Empat Teori Siebert (Siebert’s four theories). Bertolak dari konsep bahwa kepemilikan atas sarana. Wonohito, seorang wartawan senior kenamaan, jauh sebelum. 3. Pengaruh Sosial Budaya (Globalization) terhadap Sistem Pers dan dan dampak pada Ekonomi di Korea Selatan . Apabila di masa Jika harus membandingkan antara sistem pers di Amerika dengan sistem pers di negara-negara lainnya, maka bisa dikatakan bahwa sistem pers di Amerika serikat adalah penganut, “The Freest”. Sistem pers di negara berkembang masih mencari bentuk yang tepat, sehingga kurang stabil. 680 SE Domestik dan. Profesor Steele menambahkan, sesudah Presiden Suharto lengser, semuanya berubah dengan cepat, termasuk adanya upaya membuat undang-undang pers baru yang katanya “luar biasa karena dengan itu sekarang pemerintah tidak bisa campur tangan dengan media massa, terutama media massa cetak, dan ini merupakan perubahan yang sangat. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki Timor Leste, kebebasan pers adalah sesuatu yang penting, akan tetapi kebebasan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab. agitasi. Dituntut untuk bisa berperan sebagai agent of social change dan punya tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kelebihan sistem pers Libertarian: 1. Meski sudah ada undang-undang tentang pers, namun di era orde baru kebebasan pers bisa dikatakan masih terkekang. Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi Pengertian Pers Teori-teori Tentang Pers Sistem Pers di Beberapa Negara Sistem Pers di Negara-negara Berkembang A. 2 Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan(1) Keterangan pers yang diberikan kepada media dibatasi atau dikecualikan pada: a. 40/1999 tentang Pers, Bab I, ayat 4 : Wartawan adalah orang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Sangat optimis bahwa tiap individu memiliki rasionalitas dan etikanya sendiri. Etika dan Sistem Pers. 11 BAB III PENUTUP KESIMPULAN Jika melihat. Hal ini dikarenakan perbedaan pada tujuan, fungsi dan latar belakang yang ada pada Negara tersebut. 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (Undang-Undang. Pertama, pers dan media massanya sebagai wadah perjuangan kemerdekaan Indonesia atau disebut pers perjuangan. Dengan demikian, sistem pers Indonesia tidak lain adalah sistem pers yang berlaku di indonesia. Lalu, pada pertengahan abad ke-18, beredar surat kabar di Indonesia yang berbahasa Belanda dan utamanya digunakan untuk kepentingan perdagangan dan penyebaran agama. 2 No. Hukum Pers (Bahasa Inggris: Press Law, Bahasa Belanda: Perswet, Bahasa Rusia:. Secara harfiah pers berarti cetak, dan secara maknafiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (Effendy,1994). Secara garis besar sistem pers Indonesia dapat dikategorikan dalam 3 era jika merunut pada aspek perannya. Sistem Pers komunis berkembang di Uni Soviet, negara dimana Partai Komunis Australia bekiblat. Ada empat sistem pers yang merefleksikan sistem sosial di mana pers berada, yakni: otoritarian, libertarian, komunis-soviet, dan tanggung jawab sosial. Setelah mengalami pengekangan yang begitu lama di era pemerintahan orde baru, kehidupan pers di Indonesia akhirnya benar-benar mendapatkan kebebasan ketika reformasi bergulir pada bulan Mei 1998. Sistem Pers Dunia; DALAM sejarah perjalanan pers dunia, sejak pertama kali diperkenalkan oleh Kaisar Romawi Julius Caesar melalui media Acta Diurna, disusul munculnya koran pertama di Jerman Avisa Relation oder Zeitung pada tahun 1690 hingga sampai hari ini secara umum dikenal empat sistem pers. Sebagai salah satu contoh dari kebebasan pers yang baik, Finlandia menerapkan sistem internet yang terbuka dan tidak dibatasi. Namun, kehidupan pers kita belumlah menemukan karakter spesifik menganut sistem pers yang mana di antara keempat teori tadi. Namun pada. 5 C. kempis pers di Indonesia dan berbagai perubahan yang terjadi selalu mengiringi perkembangan politik Indonesia sampai saat ini. Memberikan penerapan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri. Pengertian pers secara bahasa. Sejak Indonesia merdeka hinggan saat ini, telah berlaku empat macam sistem politik dan sistem ekonomi yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga dikenal juga dengan tiga macam sistem pers. Ada lembaga kontrol/sensor yang diberi kontrol/ nama. Selama masa Orde Baru menghasilkan sistem pers yang otoriter dengan kedok sistem pers Pancasila yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab, sehingga akibatnya kebebasan pers sangat dikekang yaitu dengan cara breidel dan menjebloskan ke penjara yang anti. Karena pada kenyataannya pers seakan dihantui bayang-bayang pemerintah. 40 tahun 1999 tentang Pers.